nusakini.com--Salah satu target utama pemerintah, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Target ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-201. Salah satu strategi untuk mewujudkan itu melalui pembangunan demokrasi. 

"Dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa (5/12). Acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 itu sendiri diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.  

Terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu sendiri menurut Tjahjo, pemerintah menyusun itu, tujuannya untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi di Tanah Air. Khususnya di tingkat provinsi. Kata dia, IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia yang berciri khas Indonesia. 

• Semua Harus Berupaya Keras Membangun Budaya Politik yang Demokratis

"IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah Negara," ujarnya.  

Hasilnya, lanjut Tjahjo, potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. Berdasarkan indeks yang disusun, tidak satupun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear. Stabilnya indeks demokrasi sebuah daerah, salah satunya ditentukan oleh kapasitas daerah. Daerah yang menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing. 

"Gambaran ini dibaca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia," kata Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, ini memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa, agar kondisi demokrasi di Indonesia benar -benar berjalan pada jalurnya. Sehingga konsolidasi demokrasi Indonesia bisa diwujudkan tanpa guncangan yang berarti.(p/ab)